Analisa Politik

Analisa Politik : G7 Ganjalan Tiongkok?

  G7 2021 : Waspadai Dominasi Tiongkok? Sumber : thetimes.co.uk Baru-baru ini, para pemimpin G7 (Group of Seven) mengadakan pertemuan tatap ...

Sunday, March 29, 2020

Pemerintah Gandeng Influencer Lawan Corona


Pemerintah Gandeng Influencer Lawan Corona

Sumber Foto : Mediaindonesia.com


Pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer. Dana itu merupakan bagian dari insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor pariwisata demi menangkal dampak 'infeksi' virus corona terhadap ekonomi domestik. Namun, tak sedikit pihak yang menanyakan motif keputusan tersebut, Pasalnya dana yang diberikan kepada influencer sebagai insentif terbilang besar. Maka, dengan menggaet influencer, Indonesia mampu untuk meredam corona, dan berhasil mengembalikan perekonomian Indonesia?


Pada akhir tahun 2019, Tiongkok mendapatkan sorotan dari berbagai media Internasional mengenai adanya temuan wabah penyakit baru yang disebut virus corona atau Covid-2019 yang telah memakan banyak korban hingga ratusan ribu orang.

Virus tersebut diketahui sudah menyebar ke mancanegara, bahkan hingga ke Eropa. Dalam hal ini tidak terkecuali Indonesia, Jumlah warga Indonesia yang terjangkit virus corona saat ini telah berjumlah 19 pasien.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto menyebut terdapat 19 warga Indonesia yang sudah terkonfirmasi positif corona. Hal tersebut membuktikan bahwasannya virus corona telah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia dan telah memicu hadirnya dampak lain yang dirasakan pemerintah sendiri. 

Di sisi lain, sepertinya Indonesia justru mendapatkan dampak lain yang timbul dari virus tersebut, yaitu perekonomian Indonesia yang melemah.

Dampak perekonomian yang dirasakan Indonesia rupanya mendapatkan banyak perhatian khusus dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baru-baru ini, pemerintah rupanya telah menyiapkan strategi baru untuk meredam corona, Strategi yang digunakan pemerintah untuk menjulang kembali perekonomian Indonesia akibat dampak corona yaitu dengan menggaet influencer media sosial, yang diharap dapat memberikan pengaruh di masyarakat dengan mengucurkan dana sebesar 72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 

Strategi pemerintah dalam meredam dampak corona tersebut, sepertinya menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, salah satunya yaitu Ekonom Senior, Rizal Ramli.

Ia menyebut cara pemerintah dalam menanggulangi dampak corona terhadap ekonomi Indonesia terbilang keliru, ia memberikan saran bahwa sebaik-baiknya cara untuk meredam penyebaran corona adalah dengan melakukan mitigasi yang terukur. Dari pada harus membuang dana dengan percuma, dan dampak yang diharapkannya pun belum tentu sesuai dengan apa yang diberikan. 

Senada dengan Rizal, Ketua DPP Partai Demokrat, Jensen Sitindaon menyebut bahwa strategi pemerintah dengan menggaet influencer hanya sebatas membuang dana. Pasalnya, apabila negara asal wisatawan asing mengeluarkan warning travel, hal tersebut akan menjadi percuma. 

Hal tersebut, mengisyaratkan bahwa seharusnya pemerintah dalam merancang strategi dalam meredam dampak corona di bidang ekonomi harus lebih melihat kondisi suatu negara untuk dapat mendeteksi apakah negara-negara sedang mengalami warning travel atau tidak.

Melihat lebih dalam konteks yang terjadi, sepintas terlihat seperti pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan tidak menghitungkan untung ruginya.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam menggunakan dana APBN, apalagi dana tersebut di berikan kepada influencer yang belum pasti dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan pariwisata Indonesia, ataukah justru akan memberikan dampak negatif atau stigma buruk masyarakat terhadap pemerintah Indonesia.

Influencer Di Nilai Akan Menjadi Buzzer

            Persoalan strategi yang dilakukan pemerintah dalam meredam dampak virus corona, sepertinya akan memberikan efek lebih, pasalnya banyak pihak yang menganggap istilah  influencer sebagai hal yang buruk dan dianggap nantinya akan menjadi buzzer pemerintah dalam berbagai hal yang menyangkut kebijakan publik.

Menurut Center for Inovation Policy and Governance (CIPG) dalam penelitian Di Balik Fenomena Buzzer, menyebut buzzer merupakan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan promosi. 

           Kendati sebagai alat promosi, buzzer juga digunakan sebagai alat politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas tokoh atau partai politik tertentu.

            Pada gelaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, buzzer digunakan pasangan Jokowi-Ahok untuk menjadi pendongkrak popularitas pasangan tersebut dengan cara mengkonsolidasikan dan membentuk jaringan relawan digital untuk mendorong segala bentuk wacana politik yang ada.

            Kemampuan buzzer dalam menjaring kekuatan di media sosial memiliki potensi yang relatif besar dalam jaringan sosial. Grannovetter dalam teori jaringan, menyebut jaringan sosial menjelaskan bagaimana satu individu saling terhubung dengan individu yang lainnya.

             Artinya, dengan semua orang dapat terhubung melalui sebuah jaringan, maka buzzer dapat secara langsung dapat mempengaruhi individu lain yang tergabung dengan kemampuan yang dimilikinya.

            Secara teoritis fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori Opinion Leader dan Hierarchy of Influence, yang menyebut dalam jaringan sosial terdapat individu yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi individu lain. Dan dalam tatanan tersebut buzzer dapat dikatakan sebagai seorang Opinion Leader yang dapat memberikan pengaruh.

Menurut Analis Media Sosial Drone Empirit and Karnels Indonesia, Ismail Fahmi menyebut istilah buzzer bukan merupakan hal baru yang digunakan oleh pemerintah. Ia menyebut pemerintah pernah menggunakan buzzer untuk menjawab kritik masyarakat terhadap pemerintah. 

Dalam konteks pemerintah menggunakan buzzer, memang bukan suatu hal yang baru. Pasalnya, pemerintah juga pernah menggunakan buzzer sebagai alat untuk menutupi adanya kritikan dari masyarakat terhadap pemerintah di media sosial pada tahun 2014. Hal tersebut, seperti menunjukan bahwa pemerintah sedang memelihara buzzer untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahan.

Dengan demikian, langkah pemerintah menggaet influencer untuk menutup gerakan sosial, penggunaannya memang cukup efektif, akan tetapi apabila dibenturkan dalam hal promosi pariwisata, apakah akan mampu untuk menarik para wisatawan datang ke Indonesia.

Strategi Pemerintah Keliru


Di tengah usaha pemerintah dalam meredam dampak corona yang menyerang sektor pariwisata Indonesia, sepertinya pemerintah harus terus mengkaji perihal influencer yang dijadikan alat untuk meredam corona.

Kendati, teknologi digital merupakan fenomena yang mampu mendorong perubahan di semua aspek kehidupan, akan tetapi kemudahan bukanlah satu-satunya alasan seseorang menggunakan sebuah jasa atau layanan.

Berangkat dari pemahaman mengenai influencer merupakan buzzer pemerintah yang biasanya dijadikan alat untuk mengentaskan kritik di kalangan masyarakat. Dapat dipahami bahwa dalam konteks promosi pariwisata memiliki perbedaan yang mencolok.

Dalam kegiatan promosi pariwisata perlu disesuaikan dengan berbagagai aspek; psikologi, budaya, ekonomi, media, teknologi dan kebijakan suatu tempat atau negara. Ditinjau dari beberapa aspek tersebut, Indonesia nyatanya masih memiliki kelemahan.

Menparekraf, Wishnutama menyebut terdapat lima kelemahan yang harus dibenahi, yaitu bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, kemudian keamanan. 

Dengan demikian, persoalan ini sebenarnya harus diberi porsi perhatian lebih oleh pemerintah ketika akan membuat kebijakan baru. Pasalnya lima kelemahan yang dimiliki Indonesia dalam sektor pariwisata tersebut sangatlah penting, khususnya yang menyangkut keamanan pariwisata di Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menyebut pentingnya keamanan pariwisata di Indonesia merupakan salah satu cara meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di Indonesia yang akan datang. 

Dengan demikian, penyusunan strategi pemerintah dalam meredam dampak yang diberikan akibat corona terhadap sektor Pariwisata, seharusnya lebih memperhatikan dan menyesuaikan dengan kelemahan yang dimiliki Indonesia.

Atas hal ini, pandangan John M. Bryson dalam Intenational Public Management menyebut dalam merencanakan strategi harus sesuai dengan isu strategis yang hendaknya dipecahkan terlebih dahulu.

Dalam konteks ini, apabila pemerintah menyadari bahwa masih tedapat kelemahan yang dimiliki, maka sepatutnya pemerintah lebih memprioritaskan pada pembenahan pariwisata, dari pada harus membuang anggaran sebesar 72 miliar untuk memberikan insentif kepada influencer.

Hal tersebut mestinya dijadikan landasan kajian dalam merumbukkan suatu strategi, apalagi ini merupakan suatu hal yang menyangkut tentang perekonomian negara.


"Jika Anda Mengetakan apa yang anda pikirkan. Jangan harap cuma mendengar apa yang anda sukai". (Malcom S. Forbes)


Reference :
  1. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/18060261/jumlah-bertambah-19-pasien-di-indonesia-positif-virus-corona
  2. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200225172035-532-478022/redam-dampak-virus-corona-jokowi-beri-influencer-rp72-m
  3. https://ekbis.rmol.id/read/2020/02/25/422891/kucurkan-rp-72-miliar-untuk-influencer-redam-dampak-covid-19-rizal-ramli-menko-ekonomi-ngawur
  4. https://www.wartaekonomi.co.id/read273938/heboh-promo-influencer-rp72-miliar-demokrat-koar-koar
  5. https://tagar.id/tujuan-jokowi-bayar-influencer-rp-72-miliar
  6. https://news.detik.com/berita/d-4733188/analis-drone-emprit-sebut-buzzer-buat-pemerintah-tak-bisa-dengarkan-kritik
  7. https://travel.tempo.co/read/1308943/menaikkan-kunjungan-turis-inbound-ini-strategi-kemenparekraf
  8. https://republika.co.id/berita/q46vpi370/luhut-tidak-boleh-ada-emfearem-di-wisata-indonesia

INFOGRAFIS